Berita Pajak

BANDUNG, BeritaPajak.com — Penanganan sengketa pajak tidak cukup mengandalkan penguasaan peraturan. Seorang profesional juga membutuhkan kemampuan menganalisis kasus, menyusun argumentasi hukum, dan menyampaikan posisi secara sistematis. Kebutuhan tersebut melandasi penyelenggaraan Program Profesional Kuasa Hukum Pajak (PPKH) Angkatan 1 oleh UNPAD Tax Academy–Tax Center Universitas Padjadjaran. Program resmi dibuka pada Senin (31/8/2026) dengan melibatkan 30 peserta...

Pajak memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara dan menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Penerimaan tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan publik, mulai dari pelayanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur, subsidi, hingga program kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, kepatuhan Wajib Pajak masih menjadi tantangan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan...

Penghindaran pajak semakin menjadi perhatian seiring meningkatnya aktivitas bisnis lintas negara. Perbedaan tarif dan ketentuan perpajakan antarnegara memberikan ruang bagi perusahaan multinasional untuk menyusun struktur transaksi yang dapat menekan beban pajak. Dalam batas tertentu, perencanaan pajak merupakan bagian yang wajar dalam kegiatan usaha. Namun, ketika suatu struktur transaksi sengaja dirancang untuk memperoleh manfaat pajak dengan...

“Barang siapa mendalilkan, maka ia wajib membuktikan.” Begitulah bunyi salah satu asas klasik dalam hukum pembuktian yang dikenal dengan istilah actori incumbit probatio. Kalimatnya singkat, tetapi memiliki jangkauan yang luas. Hampir setiap sengketa hukum, baik perdata, tata usaha negara, maupun perpajakan, pada akhirnya berujung pada satu pertanyaan sederhana: siapa yang harus membuktikan? Asas tersebut kemudian...

Setiap tahun, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan yang sama: kebutuhan belanja negara terus meningkat, sementara penerimaan pajak harus dioptimalkan. Pada saat yang sama, perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia dapat memanfaatkan perbedaan sistem dan tarif pajak antarnegara untuk mengatur lokasi laba. Persoalan tersebut tidak hanya dihadapi Indonesia. Selama puluhan tahun, perbedaan tarif pajak telah menciptakan ruang...

Setiap tahun, dunia perpajakan tidak luput dari sengketa antara Wajib Pajak dan otoritas pajak yang akhirnya berujung di ruang sidang. Sengketa tersebut tidak selalu lahir dari niat buruk atau keinginan salah satu pihak untuk mencari masalah. Sering kali, persoalan muncul karena terdapat jarak pandang antara apa yang diyakini fiskus dan apa yang diyakini Wajib Pajak....

Pemberlakuan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sejak 5 Januari 2025 menjadi salah satu perubahan penting dalam tata kelola keuangan daerah. Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas...

Lanskap pertanahan di Indonesia memiliki karakteristik yang kompleks, terutama karena terdapat berbagai jenis hak atas tanah dengan karakter hukum yang berbeda. Salah satu jenis hak yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi adalah Hak Pengelolaan (HPL). Berbeda dengan Hak Milik yang memberikan kewenangan kepemilikan penuh, HPL bukan merupakan hak kepemilikan atas tanah. HPL merupakan hak...

BANDUNG, BeritaPajak.com — Pelaku usaha perjalanan umrah dan haji khusus perlu memperkuat tata kelola keuangan di tengah perkembangan regulasi dan pengawasan perpajakan. Pengelolaan dana jemaah, pengakuan pendapatan, dan transaksi lintas negara menjadi beberapa area yang membutuhkan perhatian. Topik tersebut mengemuka dalam FKS PATUH Jabar Business Gathering & Regulatory Insight 2026 di Holiday Inn Bandung Pasteur,...

Globalisasi ekonomi telah memberikan ruang yang semakin luas bagi perusahaan multinasional untuk menjalankan kegiatan bisnis lintas negara. Namun, keterbukaan tersebut juga menghadirkan tantangan baru dalam sistem perpajakan internasional, khususnya terkait praktik pengalihan laba profit shifting ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Perusahaan multinasional sering memanfaatkan perbedaan sistem perpajakan antarnegara melalui berbagai strategi, seperti pengaturan transaksi afiliasi,...

Bagi banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kepastian mengenai perlakuan pajak menjadi salah satu faktor penting dalam menyusun strategi bisnis jangka panjang. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 sebagai perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 memberikan sejumlah penyesuaian terhadap ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto...

Pajak sering kali dipandang hanya sebagai kewajiban administratif yang harus dipenuhi masyarakat. Namun, dalam sistem bernegara, pajak memiliki peran yang jauh lebih besar karena menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai fasilitas publik, sebagian besar pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak. Kementerian Keuangan mencatat bahwa penerimaan pajak...

Dalam beberapa tahun terakhir, isu penghindaran pajak lintas negara semakin menjadi perhatian dunia internasional. Bagi masyarakat umum, istilah tersebut mungkin terdengar asing. Namun, bagi perusahaan multinasional yang menjalankan aktivitas bisnis di berbagai negara, strategi pengelolaan pajak lintas yurisdiksi merupakan bagian penting dalam menentukan struktur bisnis mereka. Salah satu mekanisme yang sering menjadi sorotan adalah transfer...

Jakarta bergerak di atas jutaan kendaraan. Sepeda motor mengantar pekerja menembus kemacetan, mobil menunjang aktivitas keluarga dan usaha, sementara kendaraan niaga menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Di balik fungsi tersebut, setiap kendaraan membawa konsekuensi berupa kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan jalan, pengendalian lalu lintas, pengelolaan lingkungan, hingga pelayanan administrasi kendaraan. Dalam konteks tersebut, Pajak Kendaraan Bermotor...

Pencapaian investasi Indonesia pada 2025 menunjukkan perkembangan positif. Realisasi investasi nasional mencapai Rp1.931,2 triliun, tumbuh 12,7% dibandingkan tahun sebelumnya dan melampaui target pemerintah. Namun, Penanaman Modal Asing (PMA) menyumbang 46,6% dari total realisasi tersebut, masih lebih rendah dibandingkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 53,4% (BKPM, 2026). Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan: apakah sistem perpajakan Indonesia...

Globalisasi ekonomi telah mengubah cara dunia menjalankan aktivitas bisnis. Arus barang, jasa, modal, dan informasi dapat bergerak dengan cepat melintasi batas negara. Kondisi tersebut memberikan manfaat besar berupa peningkatan investasi, perdagangan internasional, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, keterbukaan ekonomi global juga menghadirkan tantangan baru bagi sistem perpajakan. Perusahaan multinasional kini memiliki kemampuan untuk mengatur struktur bisnis...

Kemudahan perusahaan dalam menjalankan bisnis lintas negara telah menjadi salah satu ciri utama globalisasi ekonomi. Arus modal, teknologi, dan aktivitas bisnis kini dapat bergerak dengan cepat melewati batas geografis suatu negara. Di satu sisi, kondisi tersebut memberikan manfaat besar berupa peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, globalisasi juga menciptakan peluang bagi perusahaan...

Belakangan ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan adanya sejumlah hasil pemeriksaan terhadap perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia dan diduga melakukan pengalihan keuntungan profit shifting ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. Pola tersebut bukan fenomena baru. Dalam beberapa kasus, strategi yang digunakan menyebabkan potensi hilangnya penerimaan pajak negara sumber dalam jumlah yang signifikan. Bayangkan sebuah...

Pada malam pergantian tahun 2024 menuju 2025, ketika sebagian besar masyarakat Indonesia menyambut tahun baru, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) justru memasuki fase penting dalam salah satu proyek transformasi terbesar administrasi perpajakan nasional. Tepat pada 1 Januari 2025, sistem Coretax resmi digunakan sebagai pengganti sejumlah aplikasi perpajakan sebelumnya, seperti e-Faktur Web, e-Faktur Desktop, DJP Online, dan...

Globalisasi ekonomi telah membuat aktivitas bisnis lintas negara semakin berkembang. Perusahaan kini dapat melakukan investasi, perdagangan, dan transaksi jasa tanpa terbatas oleh batas geografis suatu negara. Di satu sisi, kondisi ini memberikan manfaat besar melalui peningkatan investasi internasional dan pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, aktivitas lintas negara juga menimbulkan tantangan dalam sistem perpajakan, khususnya...